
Nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden 2029 dipertanyakan secara hukum. Bambang Widjojanto, yang bertindak sebagai kuasa hukum pihak pemohon, menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden pada kontestasi mendatang.
Bambang menyebut Gibran dianggap telah melakukan pelanggaran yang bersifat cacat moral sekaligus mengandung unsur penipuan. Penilaian ini menjadi dasar argumen hukum yang diajukan pihaknya untuk mempersoalkan kelayakan Gibran dalam proses pencalonan di masa depan.
Pernyataan ini muncul dalam konteks gugatan hukum yang sedang bergulir, di mana Bambang tampil sebagai pengacara yang mewakili kepentingan pemohon. Isu kelayakan pencalonan ini berpotensi menjadi perdebatan panjang di ranah hukum tata negara Indonesia menjelang siklus pemilu berikutnya.
Sumber: Sindonews
Baca Juga

Komisi II DPR Minta KPU Buka Suara soal Dugaan Selundupan Pasal Terkait Pencalonan Gibran

Kajari Konawe Fachrizal Ditangkap atas Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

Hanura Genjot Konsolidasi Internal, Targetkan 38 Provinsi Jelang Pemilu 2029

